Medan, (Bhayangkara News) - Para pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di Lapangan Merdeka, Medan, mengungkapkan keprihatinan mereka atas penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Para pedagang merasa terancam dengan tindakan penertiban yang dapat berdampak pada mata pencaharian mereka.

Sejak beberapa waktu terakhir, Pemerintah Kota Medan melakukan upaya penertiban di sejumlah lokasi yang dianggap sebagai titik keramaian, termasuk Lapangan Merdeka. Tujuan dari penertiban ini adalah untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta menata kembali ruang publik.

Namun, aksi penertiban ini menuai kekhawatiran dan keprihatinan dari para pedagang. Mereka mengungkapkan bahwa penertiban tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian mereka sebagai pedagang kaki lima.

"Kami sangat prihatin dengan tindakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi kami, berjualan di sini adalah sumber penghidupan utama. Jika kami diusir atau dilarang berjualan di sini, bagaimana kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami?" ungkap Fery, seorang pedagang yang telah berjualan di Lapangan Merdeka selama ini.

Para pedagang juga merasa bahwa penertiban yang dilakukan tidak memberikan solusi yang nyata terhadap permasalahan yang ada. Mereka berpendapat bahwa lebih baik pemerintah memberikan dukungan, pelatihan, dan fasilitas yang memadai bagi pedagang kaki lima, sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kami tidak menolak peraturan atau penertiban yang adil. Namun, kami berharap pemerintah memberikan solusi yang lebih baik, seperti memberikan pelatihan, bantuan modal usaha, atau menciptakan tempat yang lebih aman dan nyaman bagi kami sebagai pedagang," tambah Ujang, seorang pedagang lainnya.

Dalam merespons keprihatinan para pedagang, Pemerintah Kota Medan menyatakan bahwa penertiban dilakukan dalam rangka penataan kota dan menjaga ketertiban. Mereka juga menjanjikan adanya upaya pemetaan ulang terhadap PKL serta akan mempertimbangkan solusi yang lebih baik untuk memberdayakan pedagang kaki lima.

"Dalam melakukan penertiban, kami tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan tidak melarang PKL berjualan sepenuhnya. Kami akan melakukan pemetaan ulang dan mencari solusi yang adil bagi pedagang kaki lima di Lapangan Merdeka," jelas juru bicara Pemerintah Kota Medan.

Diharapkan dengan adanya dialog dan kolaborasi antara pedagang kaki lima serta pemerintah, dapat ditemukan solusi yang memadai bagi semua pihak. Keberlangsungan mata pencaharian para pedagang kaki lima di Lapangan Merdeka tetap terjaga, sementara ketertiban dan penataan kota dapat dilakukan secara bersama-sama untuk kebaikan bersama.

Editor : Sutan malik